Berapa Gaji TNI / POLRI

Berapa Gaji TNI / POLRI

Keputusan berdasar SE 3/2007 tentang gaji PNS, TNI, dan Polri per bulan (diambil dengan MKG maksimum):
Berikut Merupakan Daftar Lengkap Gaji TNI / POLRI
Pangkat TNI AD Pangkat TNI AL Pangkat TNI AU Pangkat Polisi Gaji (Rp)
Jenderal Laksamana Marsekal Jenderal 2,512,800.00
Letnan Jenderal Laksamana Madya Marsekal Madya Komisaris Jenderal 2,436,600.00
Mayor Jenderal Laksamana Muda Marsekal Muda Inspektur Jenderal 2,362,800.00
Brigadir Jenderal Laksamana Pertama Marsekal Pertama Brigadir Jenderal 2,291,100.00
Kolonel Komisaris Besar 2,221,700.00
Letnan Kolonel Ajun Komisaris Besar 2,154,300.00
Mayor Komisaris 2,089,000.00
Kapten Ajun Komisaris 2,025,700.00
Letnan Satu Inspektur Satu 1,964,300.00
Letnan Dua Inspektur Dua 1,881,300.00
Pembantu Letnan Satu Ajun Inspektur Satu 1,652,700.00
Pembantu Letnan Dua Ajun Inspektur Dua 1,602,600.00
Sersan Mayor Brigadir Kepala 1,554,000.00
Sersan Kepala Brigadir 1,506,900.00
Sersan Satu Brigadir Satu 1,461,200.00
Sersan Dua Brigadir Dua 1,416,900.00
Kopral Kepala Ajun Brigadir 1,244,700.00
Kopral Satu Ajun Brigadir Satu 1,207,000.00
Kopral Dua Ajun Brigadir Dua 1,170,400.00
Prajurit Kepala Bhayangkara Kepala 1,134,900.00
Prajurit Satu Bhayangkara Satu 1,100,500.00

Referensi

Tidak ada komentar:
Berapa Gaji: , , ,

Pengertian Upah / Gaji

Pengertian Upah / Gaji

Pengertian Upah / Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, Upah / Gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya Upah / Gaji. Dalam akuntansi, Upah / Gaji dicatat dalam akun Upah / Gaji.
Istilah lain dari Pengertian Upah / Upah / Gaji adalah honor dan upah. Upah / Gaji, honor ataupun upah dapat diterima pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja milik negara atau tempat swasta. Pekerjanya dapat berupa PNS (pegawai negeri sipil) atau pegawai swasta atau pegawai swasta (tenaga honorer) yang bekerja di kantor milik negara. Untuk PNS Upah / Gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika Upah / Gajinya (honornya) dihitung sesuai jumlah kerjanya atau jumlah beban tugasnya. Misalnya seorang tenaga pengajar honorer hanya punya beban mengajar dua jam dalam seminggu dengan honor sebesar Rp.2.500,- perjam, maka dalam masa empat minggu atau sebulan ia hanya akan mendapat honor Rp.20.000,-. Kalau ia punya beban tugas mengajar dalam sehari dua jam selama seminggu penuh (6 hari efektif), maka ia akan menerima honor sebesar Rp.120.000,- selama empat minggu atau sebulan.
Penghitungan Upah / Gaji atau honor bagi tenaga pengajar honorer seperti di atas lebih tepat dibandingkan dengan penghitungan harian. Penghitungan Upah / Gaji atau honor bagi tenaga pengajar honorer yang didasarkan harian, padahal beban mengajarnya hanya dua jam sehari (sebagai contoh saja) akan memberi beban bagi tempat kerjanya (misalnya yayasan) yang ujung-ujungnya akan membebani negara. Begitu juga jika tenaga honorer tidak masuk, maka honornya harus dipotong sesuai "kebolosannya".
Dalam lingkup pegawai negeri, Upah / Gaji memiliki definisi sendiri, yakni pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa Upah / Gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima Upah / Gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu:[butuh rujukan]
  1. Upah / Gaji menurut waktu
    Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari atau per minggu.
  2. Upah / Gaji menurut satuan hasil
    Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya upah pemetik daun teh dihitung per kilogram.
  3. Upah / Gaji borongan
    Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah, dll. Upah model ini harus jelas bukan hanya besarnya upah yang disepakati, tetapi juga berapa lama pekerjaan yang ditugaskan kepada penerima borongan harus selesai.
  4. Sistem Upah / Gaji  bonus
    Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau Upah / Gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja. Sistem bonus ini lebih-lebih akan terlaksana jika majikan berjiwa dermawan.
  5. Sistem mitra usaha
    Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Contoh sederhana dari sistem ini adalah koperasi.
Tidak ada komentar:
Berapa Gaji: ,

Hukum Dan Dasar Penetapan Gaji dan Upah Minimum Indonesia

Tidak ada komentar:
Berapa Gaji: , , , , ,

Pengertian Gaji / Upah minimum regional

Gaji /  Upah minimum regional Propinsi Dan Kota Se Indonesia

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu provinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

    Upah Minimum rata rata Nasional dari tahun 1979-2003

    Tahun UMR / UMP Kenaikan UMR / UMP dlm US$[1] Sumber
    1979 Rp525/hari ? $0,84/hari [1]
    1980 Rp600/hari ? $0,96/hari [2]
    1991 Rp18,200 ? $9,33 [3]
    1992 Rp20,330 11.7% $10,02 [4]
    1993 Rp23,930 17.7% $11,47 [5]
    1994 Rp31,290 30.8% $14,48 [6]
    1995 Rp36,820 17.7% $16,37 [7]
    1996 Rp40,740 10.6% $17,35 [8]
    1997 Rp135,353 232.2% $48,81 [9]
    1998 Rp153,971 13.8% $16 [10]
    1999 Rp179,528 16.6% $23,05 [11]
    2000 Rp213,700 19.0% $25,57 [12]
    2001 Rp286,100 33.9% $28,04 [13]
    2002 Rp362,700 26.8% $39,06 [14]
    2003 Rp414,500 14.3% $48,31 [15]

    Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2000

    Tahun UMR / UMP Tanggal Berlaku Kenaikan UMR / UMP dlm US$ [2] Sumber
    2000 Rp231,000 1-Jan-00 16.7% $27,64 [16]
    2000 Rp286,000 1-Apr-00 23.8% $34,22 [17]
    2000 Rp344,257 1-Sep-00 20.4% $41,20 [18]
    2001 Rp426,257 1-Jan-01 23.8% $41,78 [19]
    2002 Rp591,266 21-Jan-02 38.7% $63,68 [20]
    2003 Rp631,554 1-Jan-03 6.8% $73,60 [21]
    2004 Rp671,550 1-Jan-04 6.3% $75,22 [22]
    2005 Rp711,843 1-Jan-05 6.0% $73,43 [23]
    2006 Rp819,100 1-Jan-06 15.1% $89,44 [24]
    2007 Rp900,560 1-Jan-07 9.9% $98,55 [25]
    2008 Rp972,604 1-Jan-08 8.0% $100,99 [26]
    2009 Rp1,069,865 1-Jan-09 10.0% $103,62 [27][28]
    2010 Rp1,118,009 1-Jan-10 4.5% $125,33 [29][30]
    2011 Rp1,290,000 1-Jan-11 15.38% $143,33* [31]
    2012 Rp1,529,150 1-Jan-12 18,53% $169,90* [32]
    2013 Rp2,200,000 1-Jan-13 43,88% $244* [33]
    2014 Rp2,441,000 1-Jan-14 10,95% $206 Peraturan Gubernur DKI Jakarta no.123 tahun 2013 tentang UMP DKI Jakarta 2014
    (*)keterangan : untuk tahun 2011 , 2012 dan 2013 dianggap US $1 = Rp 9000,-

    Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 (dalam rupiah)

    main article : Penetapan Upah Minimum tahun 2013
    Pada akhir tahun 2012 terjadi demontrasi buruh besar besaran diseluruh Indonesia menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja.[34] Kemudian disepakati upah buruh naik cukup tinggi diberbagai tempat diindonesia, tetapi hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar dari Indonesia atau menutup usahanya.[35][36][37]. Akhirnya disepakati bahwa upah buruh tetap naik, tetapi bagi pengusaha yang keberatan akan diberi tenggang waktu 6 bulan untuk mematuhi Upah Minimum tahun 2013.
    Daftar Upah Minimum Provinsi tahun 2013, diantaranya adalah :[38]
    • Gaji /  Upah minimum NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000,
    • Gaji /  Upah minimum Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000,
    • Gaji /  Upah minimum Sumbar UMP 2013 sebesar 1.350.000,
    • Gaji /  Upah minimum Kep. Riau UMP 2013 sebesar 1.365.087,
    • Gaji /  Upah minimum Jambi UMP 2013 sebesar 1.300.000,
    • Gaji /  Upah minimum Bangka Belitung UMP 2013 sebesar 1.265.000,
    • Gaji /  Upah minimum Bengkulu UMP 2013 sebesar 1.200.000,
    • Gaji /  Upah minimum DKI Jakarta UMP 2013 sebesar Rp 2.200.000,
    • Gaji /  Upah minimum Kalbar UMP 2013 sebesar 1.060.000,
    • Gaji /  Upah minimum Kalsel UMP 2013 sebesar 1.337.500,
    • Gaji /  Upah minimum Kalteng UMP 2013 sebesar 1.553.127
    • Gaji /  Upah minimum Kaltim UMP 2013 sebesar 1.762.073,
    • Gaji /  Upah minimum Sultra UMP 2013 sebesar 1.125.207,
    • Gaji /  Upah minimum Sulsel UMP 2013 sebesar 1.440.000,
    • Gaji /  Upah minimum Papua UMP 2013 sebesar 1.710.000.

    Penetapan Gaji /  Upah minimum Propinsi Tahun 2014 (Dalam Rupiah)

    Para buruh di akhir tahun 2013 kembali melakukan aksi turun jalan, mereka kembali menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2014. Beberapa hasil penetapan adalah sebagai berikut:
    • Gaji /  Upah minimum Aceh     Rp 1,750,000
    • Gaji /  Upah minimum Sumatera Utara     Rp 1,505,850
    • Gaji /  Upah minimum Sumatera Barat     Rp 1,490,000
    • Gaji /  Upah minimum Riau     Rp 1,700,000
    • Gaji /  Upah minimum Kepri     Rp 1,665,000
    • Gaji /  Upah minimum Jambi     Rp 1,502,230
    • Gaji /  Upah minimum Sumatera Selatan     Rp 1,825,600
    • Gaji /  Upah minimum Bangka Belitung     Rp 1,640,000
    • Gaji /  Upah minimum Bengkulu     Rp 1,350,000
    • Gaji /  Upah minimum Banten     Rp 1,325,000
    • Gaji /  Upah minimum DKI Jakarta     Rp 2,441,000
    • Gaji /  Upah minimum Bali     Rp 1,542,600
    • Gaji /  Upah minimum NTB     Rp 1,210,000
    • Gaji /  Upah minimum NTT     Rp 1,150,000
    • Gaji /  Upah minimum Kalimantan Barat     Rp 1,380,000
    • Gaji /  Upah minimum Kalimantan Selatan     Rp 1,620,000
    • Gaji /  Upah minimum Kalimantan Tengah     Rp 1,723,970
    • Gaji /  Upah minimum Kalimantan Timur     Rp 1,886,315
    • Gaji /  Upah minimum Gorontalo     Rp 1,325,000
    • Gaji /  Upah minimum Sulawesi Utara     Rp 1,900,000
    • Gaji /  Upah minimum Sulawesi Tenggara     Rp 1,400,000
    • Gaji /  Upah minimum Sulawesi Tengah     Rp 1,250,000
    • Gaji /  Upah minimum Sulawesi Selatan     Rp 1,800,000
    • Gaji /  Upah minimum Sulawesi Barat     Rp 1,400,000
    • Gaji /  Upah minimum Maluku     Rp 1,415,000
    • Gaji /  Upah minimum Maluku Utara     Rp 1,440,746
    • Gaji /  Upah minimum Papua     Rp 1,900,000
    • Gaji /  Upah minimum Papua Barat     Rp 1,870,000

    Sanksi bagi pelanggar Gaji /  Upah minimum

    Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
    6 komentar:
    Berapa Gaji: , , ,

    Pengertian Gaji / Upah minimum

    Gaji / Upah minimum
    Pengertian Gaji / Upah minimum
    Pengertian Gaji / Upah minimum
     Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Gaji / Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya

    Awalnya penghitungan Gaji / Upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan Gaji / Upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Tapi, penetapan Gaji / Upah minumum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Dengan beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan Gaji / Upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

    Perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja bedasarkan kondisi "minimum" perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dari gambaran itu, timbul permasalahan, sampai saat ini belum ada kriteria atau parameter yang digunakan sebagai penetapan kebutuhan hidup layak itu. Penelitian ini menyusun perangkat komponen kebutuhan hidup layak berikut jenis-jenis kebutuhan untuk setiap komponen.

    Sumber data yang diperoleh dari responden di lapangan menunjukkan, dari komponen dan jenis kebutuhan hidup minimum yang diajukan kepada responden terdapat lima jenis komponen, yaitu:
    1.     makanan dan minuman
    2.     perumahan dan fasilitas
    3.     sandang
    4.     kesehatan dan estetika
    5.     aneka kebutuhan

    Dengan dasar yang terdapat dalam komponen KHM sebagi awal tujuan kebutuhan hidup layak, ternyata sebagian besar responden menyetujui jenis dan komponen yang terdapat dalam KHM. Hanya saja, perlu mendapat perubahan: kualitas dari barang yang diajukan dan kuantitas jumlah barang yang dibutuhkan perlu ditambah. Begitu juga pekerja, harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20 persen sebagai tabungan.
    Tidak ada komentar:
    Berapa Gaji: , , , , ,

    Perubahan Gaji / Upah Minimum Regional Per Propinsi / Kota Seluruh Indonesia

    Gaji / Upah Minimum Kota / Propinsi (UMP) 2014

    Pemerintah Propinsi dan Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten Kota) atas  rekomendasi dari Dewan membuat dan menetapkan Gaji / Upah Minimum yang berlaku tahun 2014.

    Ini Adalah daftar propinsi / kota yang berisi Upah Minimum tiap Provinsi / kota di tahun 2014

    NO. PROVINSI / Kota KETERANGAN
    2013 2014 Kenaikan Gaji(%)
    1 NANGGROE ACEH D.   Rp   1,550,000  Rp   1,750,000 13%
    2 SUMATERA UTARA    Rp   1,375,000  Rp   1,505,850 10%
    3 SUMATERA BARAT    Rp   1,350,000  Rp   1,490,000 10%
    4 RIAU   Rp   1,400,000  Rp   1,700,000 21%
    5 KEPULAUAN RIAU    Rp   1,365,087  Rp   1,665,000 22%
    6 JAMBI      Rp   1,300,000  Rp   1,502,300 16%
    7 SUMATERA SELATAN    Rp   1,350,000  Rp   1,825,600 35%
    8 BANGKA BELITUNG    Rp   1,265,000  Rp   1,640,000 30%
    9 BENGKULU      Rp   1,200,000  Rp   1,350,000 13%
    10 LAMPUNG    Rp   1,150,000  Rp   1,399,037 22%
    11 JAWA BARAT      Rp     850,000  Rp   1,000,000 18%
    12 DKI JAKARTA     Rp   2,200,000  Rp   2,441,301 11%
    13 BANTEN   Rp   1,170,000  Rp   1,325,000 13%
    14 JAWA TENGAH     Rp     830,000  Rp     910,000 10%
    15 YOGYAKARTA    Rp     947,114  Rp     988,500 4%
    16 JAWA TIMUR     Rp     866,250  Rp   1,000,000 15%
    17 BALI     Rp   1,181,000  Rp   1,542,600 31%
    18 N T B    Rp   1,100,000  Rp   1,210,000 10%
    19 N T T     Rp   1,010,000  Rp   1,150,000 14%
    20 KALIMANTAN BARAT    Rp   1,060,000  Rp   1,380,000 30%
    21 KALIMANTAN SELATAN     Rp   1,337,500  Rp   1,620,000 21%
    22 KALIMANTAN TENGAH     Rp   1,553,127  Rp   1,723,970 11%
    23 KALIMANTAN TIMUR      Rp   1,752,073  Rp   1,886,315 8%
    24 MALUKU   Rp   1,275,000  Rp   1,415,000 11%
    25 MALUKU UTARA    Rp   1,200,622  Rp   1,440,746 20%
    26 GORONTALO    Rp   1,175,000  Rp   1,325,000 13%
    27 SULAWESI UTARA     Rp   1,550,000  Rp   1,900,000 23%
    28 SULAWESI TENGGARA  Rp   11,25,207  Rp   14,00,000 24%
    29 SULAWESI TENGAH    Rp     995,000  Rp   1,250,000 26%
    30 SULAWESI SELATAN      Rp   1,440,000  Rp   1,800,000 25%
    31 SULAWESI BARAT  Rp   1,165,000  Rp   1,400,000 20%
    32 PAPUA    Rp   1,710,000  Rp   1,900,000 11%
    33 PAPUA  BARAT   Rp   1,720,000  Rp   1,870,000 9%
    Konten terkait
    Tidak ada komentar:
    Berapa Gaji: , , , ,

    Gaji Minimum Per Kabupaten / Kotamadya (UMK) 2014

    Gaji Minimum Per Kabupaten / Kotamadya (UMK) 2014

    NO PROPINSI KABUPATEN/KOTAMADYA  SEKTOR Gaji 2013 Gaji 2014
    1 Nangroe Aceh Darussalam Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,550,000  Rp     1,750,000
    2 Sumatera Utara Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,375,000  Rp     1,505,850
        Kota Medan Non Sektor  Rp     1,650,000  
    3 Sumatera Barat Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,350,000  Rp     1,490,000
    4 Riau Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,400,000  Rp     1,700,000
    Kabupaten Bengkalis Non Sektor  Rp     1,610,000  Rp     1,800,000
    Kabupaten Indragiri Hilir Non Sektor  Rp     1,492,000  Rp     1,790,000
    Kabupaten Indragiri Hulu Non Sektor  Rp     1,548,888  Rp     1,742,499
    Kabupaten Kampar Non Sektor  Rp     1,492,000  Rp     1,740,000
    Kabupaten Kuantan Singingi Non Sektor  Rp     1,447,800  Rp     1,770,000
    Kabupaten Pelalawan Non Sektor  Rp     1,445,000  Rp     1,710,000
    Kabupaten Rokan Hulu Non Sektor  Rp     1,450,000  Rp     1,750,000
    Kabupaten Rokan Hilir Non Sektor  Rp     1,520,000  Rp     1,720,000
    Kabupaten Siak Non Sektor  Rp     1,600,000  Rp     1,850,000
    Kabupaten Meranti Non Sektor  Rp     1,510,000  Rp     1,745,000
    Kota Dumai Non Sektor  Rp     1,490,000  Rp     1,995,552
    Kota Pekanbaru Non Sektor  Rp     1,450,000  Rp     1,775,000
    5 Kepulauan Riau Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,365,087  Rp     1,665,000
    Kota Batam Non Sektor  Rp     2,040,000  Rp     2,422,092
    6 Jambi Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,300,000  Rp     1,502,300
    7 Sumatera Selatan Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,350,000  Rp     1,825,600
    8 Bangka Belitung Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,265,000  Rp     1,640,000
    9 Bengkulu Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,200,000  Rp     1,350,000
    10 Lampung Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,150,000  Rp     1,399,037
    Kabupaten Lampung Tengah Non Sektor  Rp     1,154,500  Rp     1,400,000
    Kabupaten Lampung Selatan Non Sektor  Rp     1,547,487  Rp     1,402,500
    Kabupaten Way Kanan Non Sektor  Rp     1,160,000  Rp     1,408,000
    Kabupaten Tulang Bawang Non Sektor  Rp     1,155,000  Rp     1,401,000
    Kabupaten Tulang Bawang Barat Non Sektor  Rp     1,457,500  Rp     1,408,000
    Kota Bandar Lampung Non Sektor  Rp     1,165,000  Rp     1,422,500
    11 Jawa Barat Non Kabupaten Non Sektor  Rp       850,000  Rp                      -
    Kabupaten Cirebon Non Sektor  Rp     1,081,300  Rp     1,212,750
    Kabupaten Garut Non Sektor  Rp       965,000  Rp     1,085,000
    Kabupaten Indramayu Non Sektor  Rp     1,125,000  Rp     1,276,320
    Kabupaten Karawang Non Sektor  Rp     2,000,000  Rp     2,447,450
    Kabupaten Karawang Tekstil / Garmen  Rp     2,030,000  Rp                      -
    Kabupaten Kuningan Non Sektor  Rp       875,000  Rp     1,002,000
    Kabupaten Majalengka Non Sektor  Rp       850,000  Rp     1,000,000
    Kabupaten Purwakarta Non Sektor  Rp     1,693,167  Rp     2,100,000
    Kabupaten Subang Non Sektor  Rp     1,220,000  Rp     1,577,959
    Kabupaten Sukabumi Non Sektor  Rp     1,201,000  Rp     1,565,922
    Kabupaten Sumedang Non Sektor  Rp     1,381,700  Rp     1,577,959
    Kabupaten Tasikmalaya Non Sektor  Rp     1,035,000  Rp     1,279,329
    Kota Bandung Non Sektor  Rp     1,538,703  Rp     2,000,000
    Kota Banjar Non Sektor  Rp       950,000  Rp     1,025,000
    Kota Bekasi Non Sektor  Rp     2,100,000  Rp     2,441,954
    Kota Bekasi Tekstil / Garmen  Rp     2,302,300  Rp                      -
    Kota Bekasi Otomotif  Rp     2,420,000  Rp                      -
    Kota Bogor Non Sektor  Rp     2,002,000  Rp     2,352,350
    Kota Cimahi Non Sektor  Rp     1,338,333  Rp     1,735,473
    Kota Cirebon Non Sektor  Rp     1,082,500  Rp     1,226,500
    Kota Depok Non Sektor  Rp     2,042,000  Rp     2,397,000
    Kota Sukabumi Non Sektor  Rp     10,50,000  Rp     13,50,000
    Kota Tasikmalaya Non Sektor  Rp     1,045,000  Rp     1,237,000
    Kabupaten Bandung Non Sektor  Rp     1,338,333  Rp     1,735,473
    Kabupaten Bandung Barat Non Sektor  Rp     1,396,399  Rp     1,738,476
    Kabupaten Bekasi Non Sektor  Rp     2,002,000  Rp     2,447,445
    Kabupaten Bogor Non Sektor  Rp     2,002,000  Rp     2,242,240
    Kabupaten Ciamis Non Sektor  Rp       854,075  Rp     1,040,928
    Kabupaten Cianjur Non Sektor  Rp       970,000  Rp     1,500,000
    12 DKI Jakarta Non Kabupaten Non Sektor  Rp     2,200,000  Rp     2,441,301
    13 Banten Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,170,000  Rp     1,325,000
    Kabupaten Lebak Non Sektor  Rp     1,187,500  Rp     1,490,000
    Kabupaten Serang Non Sektor  Rp     2,080,000  Rp     2,340,000
    Kabupaten Pandeglang Non Sektor  Rp     1,182,000  Rp     1,418,000
    Kabupaten Tangerang Non Sektor  Rp     2,200,000  Rp     2,442,000
    Kota Cilegon Non Sektor  Rp     2,200,000  Rp     2,443,000
    Kota Tangerang Non Sektor  Rp     2,203,000  Rp     2,444,301
    Kota Serang Non Sektor  Rp     1,798,446  Rp     2,166,000
    14 Jawa Tengah Non Kabupaten Non Sektor  Rp       830,000  Rp                      -
    Kabupaten Banjarnegara Non Sektor  Rp       835,000  Rp       920,000
    Kabupaten Jepara Non Sektor  Rp       875,000  Rp     1,000,000
    Kabupaten Karanganyar Non Sektor  Rp       896,500  Rp     1,060,000
    Kabupaten Kebumen Non Sektor  Rp       835,000  Rp       975,000
    Kabupaten Kendal Non Sektor  Rp       953,100  Rp     1,206,000
    Kabupaten Klaten Non Sektor  Rp       871,500  Rp     1,026,600
    Kabupaten Kudus Non Sektor  Rp       990,000  Rp     1,150,000
    Kabupaten Magelang Non Sektor  Rp       942,000  Rp     1,152,000
    Kabupaten Pati Non Sektor  Rp       927,600  Rp     1,013,027
    Kabupaten Pekalongan Non Sektor  Rp       962,000  Rp     1,145,000
    Kabupaten Pemalang Non Sektor  Rp       908,000  Rp     1,066,000
    Kabupaten Banyumas Non Sektor  Rp       877,500  Rp     1,000,000
    Kabupaten Purbalingga Non Sektor  Rp       896,500  Rp     1,023,000
    Kabupaten Purworejo Non Sektor  Rp       849,000  Rp       910,000
    Kabupaten Rembang Non Sektor  Rp       896,000  Rp       985,000
    Kabupaten Semarang Non Sektor  Rp       8,80,000  Rp     12,08,200
    Kabupaten Sragen Non Sektor  Rp     10,51,000  Rp       9,60,000
    Kabupaten Sukoharjo Non Sektor  Rp       902,000  Rp     1,150,000
    Kabupaten Tegal Non Sektor  Rp       850,000  Rp     1,000,000
    Kabupaten Temanggung Non Sektor  Rp       940,000  Rp     1,050,000
    Kabupaten Wonogiri Non Sektor  Rp       830,000  Rp       954,000
    Kabupaten Wonosobo Non Sektor  Rp       880,000  Rp       990,000
    Kabupaten Batang Non Sektor  Rp       970,000  Rp     1,146,000
    Kota Magelang Non Sektor  Rp       901,500  Rp     1,037,000
    Kota Surakarta Non Sektor  Rp       915,900  Rp     1,145,000
    Kota Salatiga Non Sektor  Rp       974,000  Rp     1,170,000
    Kota Semarang Non Sektor  Rp     1,209,100  Rp     1,423,500
    Kota Pekalongan Non Sektor  Rp       980,000  Rp     1,165,000
    Kota Tegal Non Sektor  Rp       860,000  Rp     1,044,000
    Kabupaten Blora Non Sektor  Rp       932,000  Rp     1,009,000
    Kabupaten Boyolali Non Sektor  Rp       895,000  Rp     1,116,000
    Kabupaten Brebes Non Sektor  Rp       859,000  Rp     1,000,000
    Kabupaten Cilacap Non Sektor  Rp       986,000  Rp     1,125,000
    Kabupaten Demak Non Sektor  Rp       995,000  Rp     1,280,000
    Kabupaten Grobogan Non Sektor  Rp       842,000  Rp       935,000
    15 DI Yogyakarta Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,065,247  Rp                      -
    Kabupaten Bantul Non Sektor  Rp                      -  Rp     1,125,500
    Kabupaten Gunung Kidul Non Sektor  Rp                      -  Rp       988,500
    Kabupaten Kulon Progo Non Sektor  Rp                      -  Rp     1,069,000
    Kabupaten Sleman Non Sektor  Rp                      -  Rp     1,127,000
    Kota Yogyakarta Non Sektor  Rp     1,065,247  Rp     1,173,300
    16 Jawa Timur Non Kabupaten Non Sektor  Rp       866,250  Rp                      -
    Kabupaten Bangkalan Non Sektor  Rp       983,800  Rp     1,102,000
    Kabupaten Banyuwangi Non Sektor  Rp     1,086,400  Rp     1,240,000
    Kabupaten Blitar Non Sektor  Rp       946,850  Rp     1,000,000
    Kabupaten Bojonegoro Non Sektor  Rp     1029,500  Rp     1,140,000
    Kabupaten Bondowoso Non Sektor  Rp       946,000  Rp     1,105,000
    Kabupaten Gresik Non Sektor  Rp     1,740,000  Rp     2,195,000
    Kabupaten Jember Non Sektor  Rp     1,091,950  Rp     1,270,000
    Kabupaten Jombang Non Sektor  Rp     1,200,000  Rp     1,500,000
    Kabupaten Kediri Non Sektor  Rp     1,089,950  Rp     1,135,000
    Kabupaten Lamongan Non Sektor  Rp     1,075,700  Rp     1,220,000
    Kabupaten Lumajang Non Sektor  Rp     1,011,950  Rp     1,120,000
    Kabupaten Madiun Non Sektor  Rp       960,750  Rp     1,045,000
    Kabupaten Magetan Non Sektor  Rp       866,250  Rp     1,000,000
    Kabupaten Malang Non Sektor  Rp     1,343,700  Rp     1,635,000
    Kabupaten Mojokerto Non Sektor  Rp     1,700,000  Rp     2,050,000
    Kabupaten Nganjuk Non Sektor  Rp       960,200  Rp     1,131,000
    Kabupaten Ngawi Non Sektor  Rp       900,000  Rp     1,040,000
    Kabupaten Pacitan Non Sektor  Rp       887,250  Rp     1,000,000
    Kabupaten Pamekasan Non Sektor  Rp     1,059,600  Rp     1,090,000
    Kabupaten Pasuruan Non Sektor  Rp     1,720,000  Rp     2,190,000
    Kabupaten Ponorogo Non Sektor  Rp       924,000  Rp     1,000,000
    Kabupaten Probolinggo Non Sektor  Rp     1,198,600  Rp     1353,750
    Kabupaten Sampang Non Sektor  Rp     1,104,600  Rp     1,120,000
    Kabupaten Sidoarjo Non Sektor  Rp     1,720,000  Rp     2,190,000
    Kabupaten Situbondo Non Sektor  Rp     1,048,000  Rp     1,071,000
    Kabupaten Sumenep Non Sektor  Rp       965,000  Rp     1,090,000
    Kabupaten Trenggalek Non Sektor  Rp       903,900  Rp     1,000,000
    Kabupaten Tuban Non Sektor  Rp     1,144,400  Rp     1,370,000
    Kabupaten Tulungagung Non Sektor  Rp     1,007,900  Rp     1,107,000
    Kota Batu Non Sektor  Rp     1,268,000  Rp     1,580,037
    Kota Blitar Non Sektor  Rp       924,000  Rp     1,000,000
    Kota Kediri Non Sektor  Rp     1,128,400  Rp     1,165,000
    Kota Madiun Non Sektor  Rp       953,000  Rp     1,066,000
    Kota Malang Non Sektor  Rp     1,340,300  Rp     1,587,000
    Kota Mojokerto Non Sektor  Rp     1,040,000  Rp     1,250,000
    Kota Pasuruan Non Sektor  Rp     1,195,800  Rp     1,360,000
    Kota Probolinggo Non Sektor  Rp     1,103,200  Rp     1,250,000
    Kota Surabaya Non Sektor  Rp     1,740,000  Rp     2,200,000
    17 Bali Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,181,000  Rp     1,542,600
    Kabupaten Badung Non Sektor  Rp     1,401,000  Rp     1,728,000
    Kabupaten Bangli Non Sektor  Rp     1,182,000  Rp     1,542,600
    Kabupaten Buleleng Non Sektor  Rp     1,200,000  Rp     1,542,600
    Kabupaten Gianyar Non Sektor  Rp     1,230,000  Rp     1,543,000
    Kabupaten Jembrana Non Sektor  Rp     1,212,500  Rp     1,542,600
    Kabupaten Karangasem Non Sektor  Rp     1,195,000  Rp     1,542,600
    Kabupaten Klungkung Non Sektor  Rp     1,190,000  Rp     1,545,000
    Kabupaten Tabanan Non Sektor  Rp     1,250,000  Rp     1,542,600
    Kota Denpasar Non Sektor  Rp     1,358,000  Rp     1,656,900
    18 Nusa Tenggara Barat Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,100,000  Rp     1,210,000
    19 Nusa Tenggara Timur Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,010,000  Rp     1,150,000
    20 Kalimantan Barat Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,165,000  Rp     1,380,000
    21 Kalimantan Selatan Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,337,500  Rp     1,620,000
    22 Kalimantan Tengah Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,553,127  Rp     1,723,970
    23 Kalimantan Timur Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,752,073  Rp     1,886,315
    24 Maluku Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,275,000  Rp     1,415,000
    Non Kabupaten Pertambangan  Rp     1,660,000  Rp                      -
    Non Kabupaten Perminyakan  Rp     1,745,000  Rp                      -
    25 Maluku Utara Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,200,622  Rp     1,440,746
    26 Gorontalo Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,175,000  Rp     1,325,000
    27 Sulawesi Utara Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,550,000  Rp     1,900,000
    28 Sulawesi Tenggara Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,125,207  Rp     1,400,000
    29 Sulawesi Tengah Non Kabupaten Non Sektor  Rp       995,000  Rp     1,250,000
    Kota Palu Non Sektor  Rp       905,000  Rp     1,100,000
    30 Sulawesi Selatan Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,440,000  Rp     1,800,000
    31 Sulawesi Barat Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,165,000  Rp     1,400,000
    32 Papua Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,710,000  Rp     1,900,000
    33 Papua Barat Non Kabupaten Non Sektor  Rp     1,720,000  Rp     1,870,000
    Tidak ada komentar:
    Berapa Gaji: , , , , , , , , , , , , , , , ,
    Langganan: Postingan (Atom)